PASAL-PASAL TAX TREATY DAN PENJELASANNYA

MATERI KULIAH PERPAJAKAN DAPAT TEMAN-TEMAN DOWNLOAD DI SINI
COCOCK BAGI TEMAN TEMAN YANG MEMBUTUHKAN BAHAN UNTUK BELAJAR
http://downloads.ziddu.com/download/24481095/MANAJEMEN-PAJAKKAMIS-17.00.ppt.html

PASAL-PASAL TAX TREATY DAN

PENJELASANNYA

RUANG LINGKUP P3B

Untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang P3B, maka ruang

lingkup  P3B  dengan  menggunakan  United  Nations  (UN)  Model

dikelompokkan sebagai berikut.

1) Subjek Pajak, Jenis Pajak, Istilah Umum, Penduduk (Pasal 1, 2, 3 dan 4

Tax Treaty)

2) Jenis-jenis Penghasilan

1. Laba Bentuk Usaha Tetap (Pasal 5 Tax Treaty)

2. Laba Harta Tidak Bergerak (Pasal 6 Tax Treaty)

3. Laba Usaha (Pasal 7 Tax Treaty)

4. Laba usaha perkapalan dan penerbangan (Pasal 8 Tax Treaty)

5. Dividen (Pasal 10 Tax Treaty)

6. Bunga (Pasal 11 Tax Treaty)

7. Royalti (Pasal 12 Tax Treaty)

8. Harta Bergerak (Pasal 13 Tax Treaty)

9. Pendapatan lain-lain (Pasal 21 Tax Treaty)

10. Kekayaan (Pasal 22 Tax Treaty)

70                    BAB 4 : Pasal-Pasal Tax Treaty dan Penjelasannya

3) Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan

1. Pekerjaan Bebas (Pasal 14 Tax Treaty)

2. Pegawai Swasta (Pasal 15 Tax Treaty)

3. Direktur (Pasal 16 Tax Treaty)

4. Artis dan Atlet (Pasal 17 Tax Treaty)

5. Pensiun (Pasal 18 Tax Treaty)

6. Pegawai Negeri (Pasal 19 Tax Treaty)

4) Hubungan Istimewa (Pasal 9 Tax Treaty)

5) Metode Penghindaran Pajak

1. Penghapusan Pajak (Pasal 23 A dan Pasal 27 Tax Treaty)

2. Pengkreditan Pajak (Pasal 23 B Tax Treaty)

6) Pendidikan dan Pelatihan

1. Guru / Peneliti (tidak diatur)

2. Mahasiswa atau Pelatihan Karyawan (Pasal 20 Tax Treaty)

7) Ketentuan lain-lain

1. Non Diskriminasi (Pasal 24 Tax Treaty)

2. Tatacara Persetujuan Bersama (Pasal 25 Tax Treaty)

3. Pertukaran Informasi (Pasal 26 Tax Treaty)

4. Berlakunya Perjanjian (Pasal 28 Tax Treaty)

5. Berakhirnya Perjanjian (Pasal 29 Tax Treaty)

Sedangkan  untuk  ruang  lingkup  P3B  dengan  menggunakan

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Model

dikelompokkan sebagai berikut.

1). Subjek Pajak, Jenis Pajak, Istilah Umum, Penduduk (Pasal 1, 2, 3 dan 4

Tax Treaty)

2). Jenis-jenis Penghasilan

a. Laba Bentuk Usaha Tetap (Pasal 5 Tax Treaty)

b. Laba Harta Tidak Bergerak (Pasal 6 Tax Treaty)

c. Laba Usaha (Pasal 7 Tax Treaty)

d. Laba Usaha Perkapalan dan Penerbangan (Pasal 8 Tax Treaty)

e. Dividen (Pasal 10 Tax Treaty)

f. Bunga (Pasal 11 Tax Treaty)

g. Royalti (Pasal 12 Tax Treaty)

h. Harta Bergerak (Pasal 13 Tax Treaty)

Perpajakan Internasional di Indonesia                                   71

i. Pendapatan Lain-lain (Pasal 21 Tax Treaty)

j. Kekayaan (Pasal 22 Tax Treaty)

3). Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan

a. Pekerjaan Bebas (Pasal 14 Tax Treaty)

b. Pegawai Swasta (Pasal 15 Tax Treaty)

c. Direktur (Pasal 16 Tax Treaty)

d. Artis dan Atlet (Pasal 17 Tax Treaty)

e. Pensiun (Pasal 18 Tax Treaty)

f. Pegawai Negeri (Pasal 19 Tax Treaty)

4). Hubungan Istimewa (Pasal 9 Tax Treaty)

5). Metode Penghindaran Pajak

a. Penghapusan Pajak (Pasal 23 A dan Pasal 27 Tax Treaty)

b. Pengkreditan Pajak (Pasal 23 B Tax Treaty)

6). Pendidikan dan Pelatihan

a. Guru / Peneliti (tidak diatur)

b. Mahasiswa atau Pelatihan Karyawan (Pasal 20 Tax Treaty)

7). Ketentuan Lain-lain

a. Non Diskriminasi (Pasal 24 Tax Treaty)

b. Tatacara Persetujuan Bersama (Pasal 25 Tax Treaty)

c. Pertukaran Informasi (Pasal 26 Tax Treaty)

d. Perluasan Wilayah Ketentuan (Pasal 28 Tax Treaty)

e. Berlakunya Perjanjian (Pasal 29 Tax Treaty)

f. Berakhirnya Perjanjian (Pasal 30 Tax Treaty)

Sedangkan untuk ruang lingkup P3B dengan menggunakan Model

Indonesia dikelompokkan sebagai berikut.

1). Subjek Pajak, Jenis Pajak, Istilah Umum, Penduduk (Pasal 1, 2, 3 dan 4

Tax Treaty)

2). Jenis-jenis Penghasilan

a. Laba Bentuk Usaha Tetap (Pasal 5 Tax Treaty)

b. Laba Harta Tidak Bergerak (Pasal 6 Tax Treaty)

c. Laba Usaha (Pasal 7 Tax Treaty)

d. Laba Usaha Perkapalan dan Penerbangan (Pasal 8 Tax Treaty)

e. Dividen (Pasal 10 Tax Treaty)

72                    BAB 4 : Pasal-Pasal Tax Treaty dan Penjelasannya

f. Bunga (Pasal 11 Tax Treaty)

g. Royalti (Pasal 12 Tax Treaty)

h. Harta Bergerak (Pasal 13 Tax Treaty)

i. Pendapatan Lain-lain (Pasal 22 Tax Treaty)

3). Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan

a. Pekerjaan Bebas (Pasal 14 Tax Treaty)

b. Pegawai Swasta (Pasal 15 Tax Treaty)

c. Direktur (Pasal 16 Tax Treaty)

d. Artis dan Atlet (Pasal 17 Tax Treaty)

e. Pensiun (Pasal 18 Tax Treaty)

f. Pegawai Negeri (Pasal 19 Tax Treaty)

4). Hubungan Istimewa (Pasal 9 Tax Treaty)

5). Metode Penghindaran Pajak

a. Penghapusan Pajak (Pasal 23 dan Pasal 27 Tax Treaty)

b. Pengkreditan Pajak (Pasal 23 Tax Treaty)

6). Pendidikan dan Pelatihan

a. Guru / Peneliti (Pasal 20 Tax Treaty)

b. Mahasiswa atau Pelatihan Karyawan (Pasal 21 Tax Treaty)

7). Ketentuan Lain-lain

a. Non Diskriminasi (Pasal 24 Tax Treaty)

b. Tatacara Persetujuan Bersama (Pasal 25 Tax Treaty)

c. Pertukaran Informasi (Pasal 26 Tax Treaty)

d. Berlakunya Perjanjian (Pasal 28 Tax Treaty

e. Berakhirnya Perjanjian (Pasal 29 Tax Treaty)

Perpajakan Internasional di Indonesia                                   73

KETENTUAN UMUM DALAM PERJANJIAN PENGHINDARAN

PAJAK BERGANDA

Di negara mana pun berada, apabila penduduknya memperoleh

penghasilan yang berasal dari negara tersebut, maka dapat dikenakan pajak.

Demikian juga jika penduduk asing atau badan yang didirikan di Indonesia

dan memperoleh penghasilan dari negara Indonesia, mereka juga akan

dikenakan pajak. Sebagai negara tempat domisili, penduduk Indonesia juga

harus menghitung kembali penghasilannya diseluruh dunia, kemudian

dikenakan pajak di negara Indonesia. Pajak yang dibayar di luar negeri

tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang PPh terutang di negara Indonesia.

Penerapan ini jika tidak diatur sedemikian rupa, maka akan menimbulkan

pemajakan ganda dan sangat memberatkan subjek pajak penerima

penghasilan.

Untuk mengantisipasi penerapan pajak berganda, maka timbullah

perjanjian antar negara yang mencakup secara bilateral. Perjanjian ini pada

umumnya terkait dengan pajak penghasilan (income tax).

Tiap negara memiliki hak pemajakan (right to tax) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan pajak nasional. Namun bila menyangkut

pembagian hak pemajakan negara lain, maka pemerintah Indonesia harus

melakukan ratifikasi P3B.

STRUKTUR UMUM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK

BERGANDA

Struktur persetujuan penghindaran pajak berganda   pada umumnya

menjelaskan tentang:

1. permufakatan kedua negara;

2. orang/badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua negara

terikat dan berlaku P3B;

3. pajak-pajak apa saja yang tunduk pada P3B, pada umumnya pajak

pendapatan dan pajak perseroan;

4. istilah yang mengandung perihal hukum;

74                    BAB 4 : Pasal-Pasal Tax Treaty dan Penjelasannya

5. bentuk usaha tetap;

6. harta tak bergerak;

7. laba perusahaan di suatu negara;

8. hubungan istimewa;

9. keuntungan dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara;

10. pajak atas dividen;

11. pajak atas bunga;

12. pajak atas royalti;

13. keuntungan karena pengalihan harta tak gerak;

14. pendapatan yang diterima seorang penduduk suatu negara sehubungan

dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan lain yang sifatnya sama;

15. pajak atas gaji, upah dan balas jasa lainnya yang berkenaan dengan

pekerjaan;

16. pendapatan para pengurus;

17. pendapatan seorang seniman penghibur;

18. pendapatan atas pensiunan;

19. kunjungan penduduk atau mahasiswa yang menerima bantuan negara

lainnya;

20. pengajar atau peneliti negara lain;

21. pendapatan lain-lain;

22. metode penghindaran pajak ganda;

23. bagian –bagian yang tidak diatur dalam pasa-pasal P3B;

24. tindakan-tindakan suatu negara yang tidak sesuai dengan ketentuan;

25. pertukaran bahan keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan

ketentuan-ketentuan persetujuan;

26. perjanjian yang menyatakan bahwa tidak ada pengaturan khusus di bidang

perpajakan yang menghalangi pemerintah kedua negara membuat

kebijakan;

Perpajakan Internasional di Indonesia                                   75

27. pernyataan tentang hak-hak khusus anggota misi diplomatik atau pegawai

konsuler berdasarkan ketentuan hukum internasional;

28. dimulainya P3B dan ratifikasi;

29. berakhirnya P3B.

URAIAN   SINGKAT   ISI   PASAL-PASAL   PERJANJIAN

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

1. Permufakatan kedua negara

Perjanjian P3B akan berlaku apabila ada kesepakatan bersama,

namun jika P3B tidak diinginkan salah satu negara, maka P3B dinyatakan

tidak berlaku.

2. Orang/Badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua negara

terikat dan berlaku P3B.

Dengan berlakunya P3B maka dipastikan mau tidak mau penduduk

yang memperoleh penghasilan dari negara lainnya yang mengadakan P3B

harus terikat dan tunduk kepada keputusan adanya P3B.

3. Pajak-pajak apa saja yang tunduk pada P3B, pada umumnya pajak

pendapatan dan pajak perseroan.

P3B tidak mengatur terhadap PPN, PBB, BPHTB dan lain-lain, P3B

hanya mengatur tentang pajak badan seperti Pajak Penghasilan.

Penghasilan tersebut bisa berasal dari jasa, pekerjaan, kegiatan, dan usaha.

4. Istilah yang mengandung perihal hukum

Menurut Adriani, hukum nasional itu termasuk di dalam hukum

internasional, hukum pajak internasional merupakan suatu pengertian yang

lebih luas dari pada pengertian pajak ganda.

Hukum pajak internasional merupakan suatu kesatuan hukum yang

mengupas suatu persoalan yang diatur dalam undang-undang nasional

mengenai:

a. pemajakan terhadap orang-orang luar negeri

b. peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda

76                    BAB 4 : Pasal-Pasal Tax Treaty dan Penjelasannya

c. traktat-traktat.

5. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dalam perpajakan internasional, untuk menentukan hak pemajakan

suatu negara, atas sumber penghasilan dari usaha yang dijalankan wajib

pajak luar negeri dapat dikenakan di negara Indonesia atau di negara

domisili, untuk itu harus ditentukan apakah BUT atau tidak? Jika dianggap

sebagai BUT, maka harus mengacu kepada undang-undang negara dimana

BUT berkedudukan atau tergantung P3B antar kedua negara.

6. Pendirian atas harta tak gerak.

Pendekatan produksi dimanfaatkan untuk menentukan letak sumber

penghasilan dari harta tak bergerak, sewa atas harta tak bergerak yang

terletak di Indonesia dianggap bersumber di negara tersebut. Sebaliknya

sewa atas harta tak bergerak yang terletak di luar Indonesia dapat dianggap

bersumber selain di negara tersebut dan oleh karenanya berhak atas kredit

pajak luar negeri.1

7. Laba perusahaan di suatu negara.

Laba perusahaan suatu negara dikenakan pajak di negara domisili,

kecuali jika negara tersebut memiliki BUT di negara lainnya.

8. Hubungan istimewa.

Untuk menghindari terjadinya transfer pricing yang tidak sesuai

dengan prinsip arm lenght, maka pejabat yang berwenang di negara

Indonesia, dapat melakukan penghitungan kembali atas jumlah pendapatan

atau biaya serta hutang atau modal yang tidak wajar.

1 Gunadi, Pajak Penghasilan, FE UI 1997, hal. 65

Perpajakan Internasional di Indonesia                                   77

9. Keuntungan dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara.

Laba yang berasal dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu

lintas internasional dapat dikenakan pajak di negara domisili di mana

tempat pimpinan perusahaan yang sebenarnya berkedudukan, kecuali jika

kegiatan tersebut sifatnya teratur, labanya dikenai pajak di negara

Indonesia dalam bentuk BUT. Laba yang dapat dikenai pajak di negara

Indonesia ditentukan berdasarkan alokasi laba yang pantas dari laba bersih

secara keseluruhan yang diperoleh dari pengoperasian kapal tersebut.

Jika tempat pimpinan perusahaan yang sebenarnya dari perusahaan

pelayaran laut atau pelayaran sungai berada di atas kapal atau perahu,

maka hal itu dianggap berada di negara di mana pelabuhan pangkalan dari

kapal laut atau perahu tersebut berada, atau bila tidak mempunyai

pelabuhan pangkalan, ia dianggap berada di negara di mana perusahaan

yang mengoperasikan kapal laut atau perahu tersebut berkedudukan.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga berlaku bagi laba yang

diperoleh dari keikutsertaan suatu gabungan perusahaan, suatu usaha

kerjasama atau suatu keagenan usaha internasional.

Apabila tidak ada P3B, maka menurut Undang-Undang PPh,

dikenakan PPh Pasal 15, dengan tarif efektif sebesar 2,64% x penghasilan

bruto.

10. Pajak atas dividen, bunga dan royalti.

Dividen, bunga dan royalti yang dibayarkan kepada subjek pajak luar

negeri dapat dikenakan pajak di negara sumber penghasilan, misal dividen,

bunga, dan royalti yang diperoleh di Indonesia, maka Indonesia dapat

mengenakan pajak sesuai tarif Tax Treaty atau jika tidak ada Tax Treaty

maka dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif efektif sebesar 20% x

Penghasilan bruto.

11. Keuntungan karena pengalihan harta tak gerak.

Keuntungan dari harta tidak bergerak dapat dikenakan pajak di

negara sumber penghasilan, termasuk keuntungan atau pemindahtanganan

yang diperoleh suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat usaha tetap.

Sedangkan keuntungan dari pemindahtanganan kapal-kapal dan pesawat

udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional atau harta

bergerak yang ada hubungannya dengan pengoperasian kapal-kapal dan

pesawat udara, hanya akan dikenakan pajak di negara tempat manajemen

dari perusahaan yang mengoperasikannya berada.

78                    BAB 4 : Pasal-Pasal Tax Treaty dan Penjelasannya

12. Pendapatan yang diterima seorang penduduk suatu negara sehubungan

dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan lain yang sifatnya sama.

Penghasilan yang diperoleh penduduk asing sehubungan dengan

jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan

pajak di Negara domisili kecuali dalam hal dibawah ini, dimana

penghasilan itu dapat juga dikenai pajak di Negara Indonesia:

i. jika ia mempunyai suatu tempat tertentu yang tersedia secara teratur

dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan di Negara Indonesia,

penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Indonesia tetapi

hanya bagian penghasilan yang dianggap berasal dari tempat tertentu

itu; atau

ii. jika ia tinggal di Negara Indonesia selama suatu masa atau masa-masa

yang melebihi 183 hari dalam masa 12 bulan yang mulai atau berakhir

pada satu tahun pajak.

13. Pajak atas gaji, upah dan balas jasa lainnya yang berkenaan dengan

pekerjaan.

Gaji, upah, dan imbalan sejenis lainnya yang diperoleh penduduk

asing karena suatu hubungan kerja hanya dikenakan pajak di negara

domisilinya. Jika pekerjaan tersebut dilakukan di Negara Indonesia maka

imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di

Negara Indonesia.

Imbalan yang diperoleh seorang penduduk asing karena pekerjaan

yang dilakukan di Negara Indonesia, hanya akan dikenakan pajak di

negara domisili, apabila:

a. penerima imbalan berada di Negara Indonesia dalam suatu masa atau

masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam tahun

takwim bersangkutan; dan

b. imbalan dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja bukan

merupakan penduduk Indonesia; dan

c. imbalan tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang

dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Indonesia.

Imbalan diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut

atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional,

atau di atas perahu dalam pengangkutan sungai, dapat dikenakan pajak di

negara di mana pimpinan perusahaan berada.

Perpajakan Internasional di Indonesia                                   79

14. Pendapatan para pengurus.

Gaji, upah, imbalan dan pembayaran-pembayaran serupa para

direktur dan manajer yang diperoleh penduduk Asing dalam kedudukannya

sebagai anggota dewan direksi suatu perseroan yang berkedudukan di

Negara Indonesia dikenai pajak di Negara Indonesia.

15. Pendapatan seorang seniman penghibur.

Penghasilan yang diperoleh penduduk asing sebagai artis seperti artis

teater, film, radio atau televisi dan pemain musik atau sebagai

olahragawan, dari kegiatan-kegiatan perseorangan mereka yang dilakukan

di Negara Indonesia dapat dikenakan pajak di Negara Indonesia

Apabila penghasilan tersebut diterima bukan oleh artis atau atlet itu

sendiri tetapi oleh orang atau badan lain, maka penghasilan tersebut dapat

dikenakan pajak di negara dimana kegiatan-kegiatan seniman atau

olahragawan itu dilakukan.

16. Pendapatan atas pensiunan.

Pensiun dan imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada

penduduk asing akibat suatu hubungan kerja masa lalu, hanya akan

dikenakan pajak di negara domisili.

Pensiun yang dibayar atau pembayaran-pembayaran lainnya dalam

rangka program umum yang menjadi bagian dari tunjangan sosial dari

salah satu negara atau bagian ketatanegaraannya hanya dikenai pajak di

negara domisili.

17. Kunjungan penduduk atau mahasiswa yang menerima bantuan negara

lainnya.

Untuk peningkatan sumber daya manusia berupa pendidikan dan

pelatihan kerja, maka penghasilan yang diperoleh penduduk yang belajar

atau dalam pelatihan kerja yang memperoleh penghasilan berasal dari

negara domisili, tidak dikenakan pajak di Indonesia sepanjang sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam P3B.

18. Pengajar atau peneliti negara lain.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan

hubungan kerjasama terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan antar

kedua negara, dimana penghasilan yang diperolehnya semata-mata dari

80                    BAB 4 : Pasal-Pasal Tax Treaty dan Penjelasannya

mengajar atau  penelitian berasal dari negara lain, dibebaskan

pemajakannya sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B.

19. Pendapatan lain-lain.

Jenis-jenis penghasilan lainnya dari salah satu negara, dari mana pun

asalnya, dan tidak tunduk kepada pasal-pasal terdahulu dalam persetujuan

ini hanya akan dikenakan pajak di negara domisili, kecuali terhadap

pendapatan yang berasal dari harta tak gerak, jika penerima pendapatan itu

merupakan penduduk dari negara, menjalankan perusahaan dengan suatu

BUT di negara lain, atau melakukan pekerjaan bebas dengan suatu tempat

tertentu di negara lain, dan hak atau kekayaan sehubungan dengan mana

pendapatan itu dibayar mempunyai hubungan efektif dengan pendirian

tetap atau tempat tertentu itu.

Jenis-jenis penghasilan dari penduduk salah satu negara yang tidak

dicakup dalam pasal-pasal terdahulu dari persetujuan ini, dan berasal dari

negara lainnya dapat juga dikenai pajak di negara Indonesia, tergantung

negosiasi.

20. Metode Penghindaran Pajak Berganda

Penghindaran pajak berganda metodenya berdasarkan subjek, objek

penghasilan serta pajaknya, atas dasar tersebut P3B dapat membebaskan

pajak, mengkreditkan pajak, atau cara lain. Namun yang digunakan pada

umumnya hanya pembebasan pajak untuk diplomat atau konsuler dan

pengkreditan pajak untuk pajak yang dibayar diluar negeri.

21. Non Diskriminasi

Warga negara dari suatu negara lain tidak akan dikenakan pajak atau

kewajiban perpajakan di Negara Indonesia dengan perlakuan berlainan

atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-

kewajiban wajib pajak Negara Indonesia.

22. Pertukaran bahan keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan

ketentuan-ketentuan persetujuan.

Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara pada persetujuan

akan melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk

melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk

melaksanakan undang-undang nasional masing-masing negara pada

persetujuan mengenai pajak-pajak yang dicakup dalam persetujuan,

sepanjang pengenaan pajak menurut undang-undang negara yang

Perpajakan Internasional di Indonesia                                   81

bersangkutan tidak bertentangan dengan persetujuan ini, khususnya untuk

mencegah terjadinya penggelapan atau penyelundupan pajak.

23. Bagian–bagian yang tidak diatur dalam pasal-pasal P3B.

Apabila tidak diatur dalam P3B, namun sepanjang disepakati oleh

kedua negara dan disepakati dengan keputusan terpisah, tetap merupakan

bagian dari P3B dan berlaku secara keseluruhan.

24. Tindakan-tindakan suatu negara yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Apabila terdapat tindakan negara yang tidak sesuai P3B maka dapat

mengajukan keberatan kepada negara domisili untuk dibahas lebih lanjut

dengan negara yang terkait.

25. Pernyataan tentang hak-hak khusus anggota misi diplomatik atau pegawai

konsuler berdasarkan ketentuan hukum internasional.

Brdasarkan ketentuan-ketentuan umum hukum internasional, para

anggota misi diplomatik atau pegawai-pegawai konsuler memperoleh hak-

hak khusus di bidang fiskal berdasarkan ketentuan-ketentuan persetujuan

yang khusus.

26. Dimulainya P3B dan ratifikasi.

Berdasarkan Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945, yang

menyatakan bahwa ”Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan

undang-undang” Setelah diratifikasi, maka P3B mulai di berlakukan.

Dengan demikian perjanjian P3B dapat disetarakan dengan Undang-

undang. Untuk itu diperlukan adanya pengesahan atau ratifikasi oleh

Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang

Dasar 1945 Pasal 11, yang menyatakan bahwa: ”Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat

perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.

27. Berakhirnya P3B

Persetujuan P3B akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu

pihak pada persetujuan. Masing-masing pihak pada persetujuan dapat

mengakhiri berlakunya persetujuan ini, melalui perwakilan diplomatik,

dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya

persetujuan sekurang-kurangnya 6 bulan  sebelum berakhirnya tahun

82                    BAB 4 : Pasal-Pasal Tax Treaty dan Penjelasannya

takwim berikutnya setelah jangka waktu sekian tahun sejak berlakunya

persetujuan.

Perpajakan Internasional di Indonesia                                   83

RANGKUMAN

Untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang P3B, maka ruang

lingkup P3B dikelompokkan sebagai berikut.

1). Subjek Pajak, Jenis Pajak, Istilah Umum, Penduduk

2). Jenis-jenis Penghasilan

a. Laba Bentuk Usaha Tetap

b. Laba Harta Tidak Bergerak

c. Laba Usaha

d. Laba Usaha Perkapalan dan Penerbangan

e. Dividen

f. Bunga

g. Royalti

h. Harta Bergerak

i. Pendapatan Lain-lain

j. Kekayaan

3). Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan

a. Pekerjaan Bebas

b. Pegawai Swasta

c. Direktur

d. Artis dan Atlet

e. Pensiun

f. Pegawai Negeri

4). Hubungan Istimewa

5). Metode Penghindaran Pajak

a. Penghapusan Pajak

b. Pengkreditan Pajak

6). Pendidikan dan Pelatihan

a. Guru/Peneliti

b. Mahasiswa atau Pelatihan Karyawan

7). Ketentuan Lain-lain

84                    BAB 4 : Pasal-Pasal Tax Treaty dan Penjelasannya

a. Non Diskriminasi

b. Tatacara Persetujuan Bersama

c. Pertukaran Informasi

d. Berlakunya Perjanjian

e. Berakhirnya Perjanjian

Perpajakan Internasional di Indonesia                                   85

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan perbedaan ruang lingkup, Model UN, OECD dan Indonesia?

2. Jelaskan tentang berlaku dan berakhirnya perjanjian!

3. Apakah Indonesia lebih menerapkan Model UN atau OECD?

4. Apakah yang dimaksud dengan ratifikasi?

5. Apakah perbedaan laba usaha dan bentuk usaha tetap terkait aspek

pemajakannya?

86                    BAB 4 : Pasal-Pasal Tax Treaty dan Penjelasannya