Surat Setoran Pajak (SSP)

1.      Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk menteri keuangan. Jenis SSP menurut fungsi atau sifat pembayaran adalah:

a.      SSP Umum, terdiri atas 4 (empat) lembar digunakan untuk PPh pasal 21, 23,25 dan 26, Fiskal Luar Negeri, PPN- PKP (untuk PPN yang bisa dikreditkan/tidak final, kecuali PPh 26).

22

b.      SSP Khusus, terdiri atas 5 (lima) lembar, digunakan untuk membayar PPh pasal 22 dan PPN-PPn BM yang dilakukan bendaharawan.

c.       SSP Final, terdiri atas 5 (lima) lembar, digunakan untuk membayar pajak bersifat final seperti PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Tabel 1: Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

No.		Jenis Pajak			Batas Waktu Pembayaran
1	PPh Pasal 21, 23 dan 26				tanggal 10 bulan berikutnya
2	PPh 22-Impor				Saat penyelesaiaan dokumen impor
3	PPh 22 Ditjen Bea Cukai				1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
4	PPh	22	Bendaharawan		Pada  hari  yang  sama  dengan  pelaksanaan
	Pemerintah				pembayaran
5	PPh	22	penyerahan   oleh		Dilunasi  sendiri  oleh  WP  sebelum  Surat
	pertamina				Perintah Pengeluaran Barang ditebus
6	PPh	22	dipungut	Badan	tanggal 10 bulan berikutnya
	tertentu
7	PPh 25, PPN dan PPn BM				tanggal 15 bulan berikutnya
8	PPN dan PPnBM-Impor				Dilunasi sendiri oleh WP  bersamaan dengan
					saat Bea Masuk, jika dibebaskan atau ditunda
					Bea    Masuknya,    harus    dilunasi    saat
					penyelesaian dokumen impor
10	PPN dan PPnBM-DJBC				1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
11	PPN		dan	PPnBM	Tanggal 7 bulan berikutnya
	Bendaharawan

Dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 326/KMK/03/2003 tanggal 11 Juli

2003 dinyatakan:

a.       Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

b.      Pengertian hari libur adalah hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

23

Jika terjadi keterlambatan pembayaran dikenai bunga 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo.