PEMAJAKAN ATAS PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

PEMAJAKAN ATAS PERUSAHAAN

PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

 download file lengkapnya di sini free 17 halaman

Poko Bahasan :

A. Pajak Penghasilan Perusahaan PMA

B. Fasilitas Pajak Bagi Perusahaan PMA

C. Perusahaan Modal Asing (PMA) Yang Menggunakan Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah

A. Pajak Penghasilan Perusahaan PMA

Pengertian penanaman modal asing sesuai UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sesuai pasal tersebut, maka penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanaman modal asing yang ingin melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroran terbatas, maka dapat dengan cara berikut ini.

a.       Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.

b.      Membeli saham.

c.       Melakukan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah perseroan terbatas, maka dari sudut pandang perpajakan, status Subjek pajak perusahaan PMA merupakan subjek pajak badan dalam negeri, sehingga ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pemajakan untuk wajib Pajak badan dalam negeri, sepenuhnya berlaku untuk perusahaan PMA.

HARGA TRANSFER (TRANSFER PRICING)

HARGA TRANSFER (TRANSFER PRICING)

 DOWNLOAD FULL ARTIKE 14 HALAMAN DI SINI

Latar Belakang

Globalisasi ekonomi, bisnis dan investasi mempersubur tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional (Multi-National Enterprises/MNCs atau Corporation/ MNEs). Untuk memperkukuh pijakan usaha globalnya, perusahaan tersebut, di beberapa negara  luar tempat kedudukannya, mengoperasikan cabang atau anak perusahaan atau instrumen bisnis lain dalam berbagai bentuknya. Selanjutnya untuk mengendalikan dan mengoordinasi bisnis regionalnya, perusahaan membentuk holding company dan/atau kantor perwakilan (head quarter). Pembentukan cabang, anak, holding company dan/atau kantor perwakilan tersebut semakin memperkuat aliansi strategis mereka untuk mempertahankan dan menumbuhkembangkan pangsa pasar ekspor dan impor di berbagai negara .

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

 file komplit 14 halaman download di sini

A. Penghindaran Pajak Berganda Internasional secara Unilateral

UU PPh mengatur, bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, dikenakan pajak menggunakan prinsip world wide income, yaitu pajak penghasilan di Indonesia, baik atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Konsekuensi dari ketentuan ini akan menimbulkan dampak pajak berganda internasional, apabila wajib pajak dalam negeri Indonesia menerima penghasilan dari luar negeri. Sedangkan di luar negeri, wajib pajak Tersebut juga telah dikenakan pajak sesuai ketentuan pajak di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh.

Ilustrasi

PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

( TAX TREATY )

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara negara ( dua negara / bilateral ) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dalam salah satu negara atau kedua negara yang melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut.

Tujuan P3B adalah sebagai berikut:

a.     Tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan ikim dunia usaha;

b.     Peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri;

c.     Peningkatan sumber daya manusia;

d.     Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak;

e.     Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.